Zona Usaha di DKI Wajib Bukti Setiap Pengunjung selama PSBB Transisi


Zona Usaha di DKI Wajib Bukti Setiap Pengunjung selama PSBB Transisi
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 12-25 Oktober 2020. Selama PSBB pertukaran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginzinkan sejumlah tempat keramaian dibuka lagi untuk umum.

Di antaranya pusat perbelanjaan, panti makan, dan kafe tempat wisata. “Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memutuskan menerapkan kembali PSBB Masa Transisi, dengan sejumlah ketentuan baru yang harus dipatuhi oleh semua bagian, ” kata Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10).

Semasa masa PSBB Transisi, pusat perbelanjaan, rumah makan, kafe tempat wisata mendapat sebuah standar operasional prosedur (SOP) baru. Yakni, setiap tamu wajib didata.

“Dapat menggunakan buku tamu (manual) maupun aplikasi teknologi yang telah berangkulan dengan pemerintah untuk memudahkan kajian epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus membangun, ” imbuh mantan mendikbud itu.

Baca pula: Kasus Covid-19 Diklaim Melandai, Anies Kembali Terapkan PSBB Transisi

Adapun fakta pendataan terhadap tamu yang datang di ruang publik sektor usaha adalah nama, nomor telepon, & NIK (nomor induk kependudukan).

Selama PSBB transisi, daerah usaha yang dibolehkan buka balik wajib menerapkan protokol kesehatan secara baik. Seperti, pengunjung menggunakan kedok, menyediakan sarana cuci tangan ataupun hand sanitizer, dan memastikan penjagaan jarak dengan minimal satu meter.

“Bagi pelanggaran tak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan umum dikenakan sanksi denda administratif secara pelanggaran berulang satu kali Rp 50 juta, berulang kedua Rp 100 juta, dan akan dilipatkan selama melakukan pelanggaran, ” perkataan Anies.

Selanjutnya, kalau ditemukan klaster di sebuah wadah kerja maka wajib dilakukan penutupan selama 3 x 24 tanda. Penutupan 3 x 24 jam itu untuk upaya disinfeksi.

Anies menegaskan, setiap pekerjaan bisnis wajib menyiapkan Covid-19 Safety Plan yang semua itu diatur oleh ketentuan dinas terkait.

“Semua warga ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan Covid-19. Jika satu tempat tidak peraturan, maka satu kota yang harus merasakan akibatnya. Kita harus sungguh-sungguh disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan & menjaga jarak), ” pungkas Anies.

Saksikan video menarik berikut ini: