WP KPK: TWK Untuk Singkirkan Pegawai yang Tangani Kasus Strategis


wp-kpk-twk-untuk-singkirkan-pegawai-yang-tangani-kasus-strategis-1
0
Categories : Berita

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

JawaPos. co m – Wadah Pegawai Bayaran Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menyesalkan tes wawasan kewarganegaraan nasional (TWK) sebagai asesmen alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini tidak terlepaskan dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU KPK.

Tes paham kebangsaan itu, dinilai hanya untuk menjadi filter menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas, profesional serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK.

“Sejak awal tingkah laku Wadah Pegawai terkait TWK jelas tertuang dalam surat yang dikirimkan kepada pimpinan KPK pada tanggal 4 Maret 2021 Nomor 841 /WP/A/3/2021. Karena TWK berpotensi menjadi sarana legitimasi buat menyingkirkan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau menyimpan posisi strategis, ” kata pendahuluan Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangannya, Rabu (5/5).

Yudi menyampaikan, TWK yang menjadi ukuran baru untuk lucut maupun tidak lulus melanggar 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai cagaran perlakuan yang adil & layak dalam hubungan kegiatan bahkan UU KPK tersebut sendiri. Karena UU KPK maupun PP 14/2020 terkait pelaksanan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK.

Karena TWK gres muncul dalam peraturan persen nomor 1 tahun 2021 yang bahkan dalam kerap pembahasan bersama tidak dimunculkan. “Hal tersebut menimbulkan perkara siapa pihak internal KPK yang begitu ingin memasukan TWK sebagai suatu kewajiban?, ” ungkap Yudi.

Yudi menilai, TWK tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya. Terlebih dalam putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 menegaskan, Keyakinan Peralihan UU 19/2019 oleh karena itu dalam pengalihan tersebut tak boleh merugikan hak personel KPK untuk diangkat menjelma ASN, dengan alasan apapun di luar desain dengan telah ditentukan tersebut.

“Berkaitan dengan kejadian tersebut sudah seharusnya Arahan KPK sebagai pemimpin lembaga penegakan hukum menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten dengan tidak menggunakan TWK sebagai ukuran baru pada proses peralihan yang menimbulkan kerugian hak Pegawai KPK, ” tegas Yudi.

Sebelumnya, KPK membenarkan sebanyak 75 pegawai tidak memenuhi syarat untuk menjelma aparatur sipil negara (ASN). Hal ini setelah melakukan asesmen tes wawasan kewarganegaraan nasional dalam rangka pengalihan posisi pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI).
“Pegawai yang tak memenuhi syarat (TMS) sebesar 75 orang, ” logat Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK.

Ghufron menjelaskan, sebanyak satu. 351 pegawai KPK memasukkan asesmen Tes Wawasan Kewarganegaraan nasional (TWK) sejak 18 Maret sampai 9 April 2021. Tetapi dua orang antaralain tidak hadir pada tahap wawancara.

Penjelmaan Asesmen Pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pegawai KPK menjadi Personel Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga merupakan hukum turunan dari Undang Undang Nomor 19/2019 tentang Transisi Kedua atas UU Bagian 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Ghufron, bersandarkan landasan hukum tersebut maka, syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen TWK untuk menjelma ASN harus setia & taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Nusantara Tahun 1945, NKRI, & Pemerintah yang sah. Dan tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah & atau putusan pengadilan. “Memiliki integritas dan moralitas yang baik, ” ucap Ghufron.

Hasil asesmen TWK dalam rangka pemberian pegawai KPK menjadi ASN, mengeluarkan dua kesimpulan hasil tes pegawai KPK yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. “Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang dan pegawai dengan tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang, ” mengakhiri Ghufron.