Seolah-olah Apa Keberpihakan UU Cipta Kerja Pada UMKM?


Seolah-olah Apa Keberpihakan UU Cipta Kerja Pada UMKM?
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Peraturan Cipta Kerja dinilai tak hanya memberikan kemudahan investasi dan mencari jalan dalam skala besar dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kegiatan bagi masyarakat. UU Cipta kerja juga memperkuat memberikan peluang untuk usaha Syariah.

Pengantara Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN Irvan Rahardjo menyebut, UU Membangun Kerja juga memberikan peluang untuk usaha Syariah.

“Siapa pun yang memegang prinsip syariah dan dengan berkoperasi akan memiliki peluang berusaha, karena pendirian koperasi jadi lebih mudah dan adanya kepastian hukum untuk koperasi syariah. Apalagi berdasarkan data pada awal 2020, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Koppontren memiliki mutlak aset hingga Rp 6, 6 triliun, ” jelasnya dalam sebuah acara diskusi, Jumat (16/10).

Menurutnya, Koperasi dengan Patokan Syariah sekarang sudah dijamin pada UU Cipta Kerja. Pendirian koperasi dengan prinsip syariah sudah barangkali dengan adanya Pasal 86 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 44A dalam UU Perkoperasian.

Irvan memaparkan, UU Cipta Kerja diyakini dapat memperkuat daerah Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) serta mempermudah investasi buat penciptaan lapangan kerja. Keberpihakan dalam UMKM ini penting dan strategis, karena sektor ini vital bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Pada 2018, sektor UMKM menyumbang Rp 8. 573, 9 Triliun terhadap mutlak PDB yang besarnya Rp 14. 838, 3 triliun, sehingga andil UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 57, 8 persen.

“Kontribusi UMKM memang besar tetapi dari sisi nilai tambah sedang rendah terhadap PDB secara keseluruhan, ” ucapnya.

Irvan mengingatkan, peranan UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar. Diantaranya kontribusi terhadap jumlah unit usaha menyentuh 99, 9 persen, peranan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen, dan peranan terhadap PDB mencapai 61 persen.

Selain itu, lanjutnya, data membuktikan tenaga kerja Indonesia didominasi di sektor mikro dengan jumlah 107. 3 juta orang, setara dengan 89 persen. Sisanya mengisi daerah kecil menengah, dan usaha besar dengan total 13. 1 juta orang.

Bahkan, tegas Irvan, salah satu inti UU Cipta Kerja, adalah pengaturan yang membuka selebar-lebarnya akses pasar & tempat usaha, sehingga potensi muncul UMKM semakin besar.

“Hal ini terlihat dalam Bab 97 dan 104 UU Membuat Kerja, dimana pemerintah memberikan jalan bagi para pelaku Usah Mikro dan Kecil (UMK) dengan menyampaikan porsi paling sedikit 40 persen dari hasil produk dalam kampung untuk pengadaan barang/jasa pemerintah sentral maupun pemerintah daerah sesuai keyakinan perundang-undangan, ” ungkapnya.

Lebih dari itu, Irvan membicarakan UU Cipta Kerja memberikan beragam akses Pembiayaan bagi UMKM, sebagaimana diatur dalam pasal 102 UU Cipta Kerja dimana pemerintah induk, pemerintah daerah, dan dunia jalan membantu memberikan pendampingan kepada UMKM untuk berkembang melalui akses-akses pembiayaan.

Secara rinci, Irvan menyebut 6 poin peran UNDANG-UNDANG Cipta Kerja bagi Koperasi & UMKM. Yakni meningkatkan penyerapan gaya kerja, menjadikan koperasi sebagai lemabaga ekonomi pilihan masyarakat, memperkuat posisi UMKM dalan ranah pasok, akselerasi Digitalisasi KUMKM, memberikan pembiayaan yang mudah dan murah bagi UKM, dan memberi prioritas pasar bagi produk UMKM.

Tatkala itu, penyikapan terhadap Omnibus Law kluster Undang-Undang Cipta Kerja masih belum padu, sehingga proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) diharap memberi jalan keluar terbaik demi keadilan bagi para pelaku dan semua masyarakat.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Semesta Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan, sebenarnya KSBSI sudah tegas menolak Omnibus Law UU Ciptaker, namun dengan cara-cara yang indah dan konstitusional. Bahkan ketika sudah disahkan menjadi UU, ada tuntutan agar Presiden Jokowi keluarkan Perrpu untuk membatalkannya.

“Saat ini pun, kita para pekerja sudah siapkan materi Judicial Review ke MK. Itu kita kerjakan karena banyak kepentingan kami tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja itu, ” jelas Elly.

Tapi, Elly tidak menelantarkan, dalam aksi demo buruh dorong Omnibus Law, ada yang menyikat panggung, dan ingin dikenal dalam depan oleh masyarakat. Padahal kalau memang tulus menolak, kata Elly, maka mestinya fokus pada barang apa yang menjadi penolakan itu. Sedangkan tujuan serikat pekerja menolak Omnibus Law adalah agar nasib pekerja benar-benar diperhatikan dan harkat status buruh di Indonesia bisa diangkat.

“Demonstrasi kami para-para buruh tidak sampai mendesak pak Jokowi mundur. Saya menjamin, demo dari para buruh tidak sampai melakukan pengrusakan, penjarahan, pembakaran. Ana garansi tak ada bagian saya melakukan itu. Bahkan kami tak ada menyampaikan statemen yang evokatif, ” tegasnya.