Segini Gaji Jaksa Pinangki Selama Bertugas di Kejaksaan Agung


Segini Gaji Jaksa Pinangki Selama Bertugas di Kejaksaan Agung
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mencecar Kepala Sub Bagian Pengelolaan Upah dan Tunjangan pada Kejaksaan Agung, Wahyu Adi Prasetyo soal besaran gaji terdakwa suap dan aksi pidana pencucian uang (TPPU) Pinangki Sirna Malasari. Hakim meminta personel Kejaksaan itu menjelaskan rinci penghasilan yang dibawa pulang Pinangki.

“Penghasilan yang diterima terdakwa secara resmi dan sah serasi aturan?, ” tanya Ketua Mahkamah Hakim IG Eko Purwanto di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/11).

Lantas, Wahyu menguak besaran gaji pokok yang diperoleh Pinangki. Wahyu pun menyebut, Pinangki merupakan pegawai Kejaksaan Agung eselon 4A yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Pertimbangan II pada Biro Jaksa Luhur Muda Pembinaan.

“Penghasilan resmi ibu Pinangki sebagai jaksa golongan 4A dengan gaji Rp9. 432. 300 dan mendapat tumpuan kinerja Rp8. 757. 600 & uang makan Rp731. 850 mulai bulan, ” beber Wahyu.

Tak puas atas penjelasan Wahyu, Hakim juga menanyakan total keseluruhan gaji yang dibawa kembali oleh Pinangki dari penghasilannya sebagai Jaksa. “Total takehome pay dengan diterima terdakwa setiap bulannya berapa secara keseluruhan?, ” cecar Hakim Eko

“Dalam mulia bulan terdakwa (take home pay) Rp 18. 911. 750, ” cetus Wahyu.

Wahyu menyebut, Kejaksaan Agung tidak mencatat penghasilan lainnya lagi selain situasi tersebut. Dia menegaskan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pinangki. “Selain penghasilan resmi itu di di catatan saudara adakah penghasilan lain di luar gaji terdakwa?, ” lanjut Hakim Eko.

“Tidak ada pak, ” mengakhiri Wahyu.

Pinangki Habis Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa pada Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra mampu lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

“Terdakwa Pinangki Habis Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500. 000 dari sebesar USD satu. 000. 000 yang dijanjikan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, ” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kemas Roni membacakan tulisan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Pemberian suap terhadap Pinangki dilakukan buat mengurus fatwa hukum di Majelis hukum Agung. Hal itu agar Djoko Tjandra tidak bisa dieksekusi di kasus hak tagih Bank Bali, sehingga bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana kurungan.

Pinangki didakwa mengabaikan Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) tulisan a Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tarikh 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki selalu didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Kejahatan Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa mengabaikan Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP.