Polri Lakukan Pelimpahan Tahap I Peristiwa Kebakaran Kejagung


Polri Lakukan Pelimpahan Tahap I Peristiwa Kebakaran Kejagung
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) memasuki tahap baru. Penyidik Ikatan Bareskrim Polri telah merampungkan susunan perkara. Selanjutnya berkas diserahkan pada Kejaksaan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo mengucapkan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa yakni khusus tersangka dari kelompok pekerja bangunan.

’’Hari ini tim penyidik ikatan melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti dan pengiriman berkas perkara periode satu dari kelompok pekerja, ’’ kata Ferdy kepada wartawan, Kamis (12/11).

Selain menyerahkan berkas perkara, penyidik juga sedang memeriksa saksi-saksi lain dalam urusan ini. Saksi itu seperti Karo Perencanaan tahun 2019 Kejagung, cakap dari Ikatan Arsitek Indonesia, peminjam bendera PT APM dan dua orang saksi dari pengawas cleaning servis Kejagung.

Sebelumnya, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) MENODAI, Jakarta. 8 orang ini dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka itu berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik pula telah meminta keterangan 131 karakter, di mana 64 di antaranya dijadikan saksi.

’’Setelah gelar perkara disimpulkan ada kelalaian. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan, ’’ kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/10)

Mereka yang ditetapkan simpulan yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kegiatan para tukang. Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai pedagang cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Dan Direktur Pejabat Pembuat Janji (PPK) Kejagung berinisial NH dengan bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner. (*)

Saksikan video menarik berikut tersebut: