Perkara Etik, ICW Laporkan Firli Bahuri dan Karyoto ke Dewas KPK


Perkara Etik, ICW Laporkan Firli Bahuri dan Karyoto ke Dewas KPK
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Karyoto ke Sidang Pengawas KPK. Pelaporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etos dan pedoman perilaku.

“Latar belakang pelaporan berkaitan secara kasus OTT UNJ beberapa masa lalu, ” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (26/10).

Menurut Kurnia, laporan terhadap Firli dan Karyoto berdasarkan petikan putusan pelanggaran etos terhadap Plt Direktur Pengaduan Klub (Dumas) KPK, Aprizal beberapa masa lalu. Aprizal telah dijatuhi hukuman etik ringan oleh Dewas KPK terkait dengan operasi tangkap lengah (OTT) yang melibatkan rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

“Berdasarkan petikan putusan APZ (Aprizal), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya. ICW mencatat setidaknya terdapat empat telaahan pelanggaran kode etik yang terjadi, ” ujar Kurnia.

Pertama, menurut ICW, Firli bersitegang mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, taat ICW, Aprizal sudah menjelaskan kalau setelah tim pengaduan masyarakat melangsungkan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

“Sehingga, berdasarkan Pasal 11 bagian (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, ” cetus Kurnia.

Ke-2, sambung Kurnia, Firli menyebutkan pada pendampingan yang dilakukan tim Dumas KPK terhadap Itjen Kemendikbud telah ditemukan tindak pidananya. Padahal Firli diduga tidak mengetahui kejadian memang.

“Sehingga menjadi ganjil jika Firli langsung begitu selalu menyimpulkan adanya tindak pidana manipulasi dan dapat ditangani oleh KPK, ” beber Kurnia.

Ketiga, Kurnia memandang, tindakan Firli dan Karyoto saat menerbitkan tulisan perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK.

“Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan mengikuti para pimpinan KPK, ” ungkap Kurnia.

Keempat, sendat Kurnia, tindakan Firli Bahuri mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud diduga atas ide pribadi tanpa melibatkan atau pula mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya.

“Padahal Kausa 21 UU KPK menyebutkan kalau pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial, ” tegasnya.

Sebab karena itu,   ICW mendesak agar Dewan Pengawas menyelenggarakan sesi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri serta Karyoto. Diduga, kedua pejabat institusi antirasuah melanggar kode etik.

“Tindakan keduanya telah mengabaikan Pasal 4 ayat (1) tulisan b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal enam ayat (1) huruf e, Kausa 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) tulisan b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengelola Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Petunjuk Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, ” pungkas Kurnia.

Tatkala itu, Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris mengaku belum memperhatikan laporan dugaan pelanggaran etik dengan dilayangkan ICW terhadap Firli Bahuri dan Karyoto. “Sejauh ini belum ada laporan, ” cetus Haris.

Kendati demikian, Firli Bahuri dan Karyoto belum serupa merespon konfirmasi JawaPos. com terpaut pelaporan yang dilayangkan ICW pada Dewan Pengawas terkait dugaan pengingkaran etik terhadap keduanya.