Pemprov Jawa Timur Larang Pegangan Lebaran di Wilayah Aglomerasi


pemprov-jawa-timur-larang-mudik-lebaran-di-wilayah-aglomerasi-1
0
Categories : Berita

Jackpot hari ini Result SGP 2020 – 2021.

JawaPos. com – Pemerintah telah menetapkan kekangan mudik pada 6–17 Mei mendatang. Hanya saja, di perkembangannya, muncul kebijakan mutakhir. Pergerakan kendaraan di kabupaten/kota yang saling terhubung (wilayah aglomerasi) masih diperbolehkan. Tak terkecuali di Jatim.

Di provinsi tersebut, pemerintah telah menunjuk kabupaten/kota yang masuk wilayah aglomerasi. Yakni, kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Kebijakan tersebut menimbulkan kabar bahwa mudik lokal di wilayah aglomerasi pasti diperbolehkan selama masa larangan mudik.

Lantas, bagaimana respons Pemprov Jatim? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Nyono menjelaskan, susunan mudik Lebaran tidak hanya berpatokan pada kebijakan aglomerasi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ada lembaga lain yang turut mengatur. Yakni, edaran dari Kementerian Kesehatan tubuh (Kemenkes) dan satgas Covid-19 pusat. ”Nah, aglomerasi tak selaras dengan edaran dengan diterbitkan Kemenkes dan satgas Covid-19, ’’ jelasnya.

Karena itu, logat Nyono, pihaknya tetap berpatokan bahwa kebijakan aglomerasi di Jawa Timur hanya legal pada situasi kerja. Kebijaksanaan itu berlangsung mulai enam hingga 17 Mei mendatang. Transportasi masih boleh berjalan asalkan untuk pekerjaan. ”Bukan untuk kepentingan mudik Lebaran, ’’ ucapnya.

Dia menambahkan, masa cuti Lebaran tahun ini cuma dua hari. Artinya, di dalam 6 hingga 17 Mei mendatang, aktivitas kerja masih berjalan. Aturan aglomerasi memperbolehkan aktivitas seseorang dari utama kota ke kota asing untuk kepentingan pekerjaan tersebut. ”Misalnya, dari Surabaya ke Sidoarjo, Surabaya ke Lamongan, atau Bangkalan ke Surabaya, ” katanya.

Karena itu, kata Nyono, pihaknya bersama seluruh petugas gabungan tetap melakukan perlindungan pada perbatasan daerah. Pengawasan itu menyeleksi aktivitas kendaraan yang keluar masuk kawasan. ”Kami akan menanyakan haluan dan keterangan apakah tujuan pekerjaan atau pribadi, ’’ ucap Nyono.