MPR Upayakan Realisasi Haluan Negara Tahun 2023


mpr-upayakan-realisasi-haluan-negara-tahun-2023-1
0
Categories : Berita

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

JawaPos. com – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengungkapkan, MPR sedang mengupayakan buat merealisasikan Garis-Garis Besar Kebijakan Negara atau Pokok-Pokok Kebijakan Negara melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 memutar sekitar akhir tahun 2022 atau awal 2023. Bila terealisasi Pokok-Pokok Haluan Negara ini akan menjadi arahan dalam pembentukan dan penyampaian visi, misi, dan kalender para calon presiden serta kepala daerah pada tarikh 2024.

“MPR sedang mengupayakan perubahan terpatok UUD NRI Tahun 1945 yang memasukkan kewenangan MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, ” kata Ahmad Basarah di depan Pimpinan dan Anggota DPRD Praja Malang di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (30/4/2020). Ahmad Basarah menyampaikan presentasi tentang Penguatan Ideologi Pancasila untuk Mewujudkan Tugas-Kedewanan.

Patuh Ahmad Basarah, jika transformasi terbatas UUD NRI Tahun 1945 ini bisa disahkan sebelum Pemilu Presiden serta Pilkada Serentak tahun 2024 maka para calon presiden dan calon kepala kawasan tidak lagi membuat visi misi berdasarkan orientasi elektoral individual, tetapi berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai panduannya.

“Dengan pola pemilu saat ini, para-para calon presiden dan bahan kepala daerah membuat pandangan misi yang berorientasi elektoral, pokoknya bagaimana massa pemilih tertarik dengan visi urusan dan program mereka. Pandangan misi itu mereka bakal untuk membujuk pemilih bukan berdasarkan apa yang pendirian yang dibutuhkan masyarakatnya dengan menengah dan jangka panjang serta berkesinambungan, ” jelasnya.

Ahmad Basarah menambahkan upaya menghadirkan Penting Pokok Haluan Negara dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia sudah menjadi rancangan MPR sejak lama. Dengan resmi MPR mengeluarkan Kesimpulan MPR Nomor 4 Tarikh 2014 tentang Rekomendasi MPR RI periode 2009-2014. Salah satu rekomendasi adala reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Rekomendasi MPR itu ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014-2019 dengan membentuk dua panitia ad Hoc (PAH) pada 2018. PAH mula-mula untuk Haluan Negara diketuai Ahmad Basarah sendiri & PAH kedua untuk modifikasi Tatib MPR diketua Rambe Kamaruzzaman.

Visi misi dan program, lanjut Ahmad Basarah, seharusnya menggambarkan visi misi para pembuat bangsa yang dirancang buat kepentingan bangsa bukan hajat pribadi atau kelompok, tercatat kepentingan calon presiden serta calon kepala daerah.

“Ke depan kita berharap Pokok Pokok Kebijakan Negara bisa terwujud dengan dirancang secara gotong royong dan diproyeksikan untuk mendirikan Indonesia secara berkesinambungan, ” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR tersebut.

“Kita tak ingin ganti presiden substitusi kebijakan. Itu yang berlaku kalau kita tidak ada haluan negara dan haluan pembangunan nasional. Kita tak mau jalannya pembangunan kaya tari Poco Poco, maju dua langkah, mundur dua langkah, ” sambungnya.

Karena itu, lanjut Ahmad Basarah, jika transisi UUD NRI Tahun 1945 disetujui maka MPR mampu melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. “Maka kita bisa merancang marga ini jauh ke depan. Siapa pun yang menjelma presiden dia akan melanjutkan pembangunan sesuai haluan negeri, ” tandasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang I Made Kartika dalam sambutannya mengucapkan bahwa kunjungan DPRD Tanah air Malang ini dalam buram kegiatan konsultasi dan penyelarasan untuk peningkatan anggota DPRD Kota Malang dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan. “Ini akan mewujudkan sinergi antara DPRD Kota Malang dan MPR RI, ” ujarnya.