KPK Tak Masalah Eks Tumenggung Talaud Tempuh Upaya Praperadilan


kpk-tak-masalah-eks-bupati-talaud-tempuh-upaya-praperadilan-1
0
Categories : Berita

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan upaya hukum praperadilan yang diajukan bekas Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. KPK memastikan, bakal menghadapi praperadilan Sri Wahyumi.

“KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud, ” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/5).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini meyakini, seluruh metode penyidikan, penangkapan maupun pengurungan yang dilakukan terhadap Sri Wahyumi terkait sangkaan petunjuk gratifikasi telah sesuai metode aturan hukum yang resmi.

“KPK mencuaikan Biro Hukum setelah menyambut pemberitahuan akan segera susun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang tuntutan praperadilan dimaksud, ” tegas Ali.

Bekas Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan gugatan praperadilan pada KPK. Langkah hukum praperadilan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/5). Dalam surat gugatan, Sri Wahyumi menggugat penangkapan dan penahanan yang dikerjakan KPK atas dirinya tidak sah dan tidak cocok dengan aturan hukum. Sri Wahyumi juga meminta agar dibebaskan dari Rutan KPK.

Karena tak lama menghirup udara sunyi dari penjara usai melakukan masa tahanan sebagai terpidana perkara suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung & pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019. Sri Wahyumi kembali ditetapkan tersangka & ditahan KPK.

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip jadi tersangka penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Sri Wahyumi sebelumnya telah menjalani pidana terkait arahan suap dan barang-barang mewah.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto menjelaskan semenjak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud era 2014-2019, berulang kali melayani pertemuan di rumah biro jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para pemimpin Pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tarikh 2014 dan 2015, Azarya Ratu Maatui selaku Pemimpin Pokja tahun 2016, & Frans Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017.

KPK menyuarakan, Sri Wahyumi juga tetap aktif menanyakan daftar bagian pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pemangku paket pekerjaan tertentu di dalam proses lelang.

Selain itu, lanjut Karyoto, Sri Wahyumi diduga serupa memberikan catatan dalam kepingan kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung serta memerintahkan kepada para Kepala Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus menyelenggarakan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan itu.

“Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah kira-kira Rp 9, 5 miliar, ” beber Karyoto.

Perkara ini ialah pengembangan dari perkara telaahan tindak pidana korupai bersifat auap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan order revitalisasi Pasar Beo tahun 2019 yang menetapkan Sri Wahyumi sebagai tersangka & saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Tempat telah menjalani vonis besar tahun penjara.

Sri Wahyumi disangkakan menentang Pasal 12 B Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Modifikasi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.