Kerap Sunat Vonis, MA Dinilai Membuat Suram Nasib Pemberantasan Korupsi


Kerap Sunat Vonis, MA Dinilai Membuat Suram Nasib Pemberantasan Korupsi
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang secara terus-menerus melakukan pengeratan hukum terhadap terpidana korupsi. Penyelidik ICW, Kurnia Ramadhana menilai, jika hal itu tetap diteruskan oleh sebab itu pemberantasan kasus korupsi akan semakin suram.

“Jika Mahkamah Agung tetap mempertahankan tren vonis ringan kepada terdakwa kasus korupsi, nasib pemberantasan korupsi di periode mendatang akan semakin suram, ” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (1/10).

ICW mencetak, rata-rata hukuman pelaku korupsi sepanjang 2019 hanya tidak lebih dibanding tiga tahun. Bahkan, pemulihan kesusahan yang ditumbulkan akibat tindak kejahatan korupsi tidak sampai sepuluh tip.

“Data kami mencatat rata-rata koruptor sepanjang 2019 cuma dihukum 2 tahun 7 bulan penjara. Pemulihan kerugian negara jika ditotal, akibat korupsi pada sepanjang tahun 2019 adalah Rp 12 triliun. Akan tetapi pidana bunga berupa uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim hanya Rp 750 M, ” ucap Kurnia.

Dia menjelaskan, sebanyak satu. 125 terdakwa kasus korupsi disidangkan sepanjang 2019. Sekitar 842 karakter divonis ringan nol sampai 4 tahun. Sedangkan yang vonis mengandung dengan kurungan di atas 10 tahun hanya 9 orang.

“Belum lagi vonis manasuka atau lepas yang berjumlah 54 orang, putusan hakim kerap kali ringan kepada terdakwa korupsi memiliki implikasi serius bagi keadilan, ” cetus Kurnia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyerahkan penilaian kepada publik terpaut masifnya pemotongan hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung (MA). Terbaru, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dipangkas hukumannya dari 14 tahun menjadi 8 tahun kurungan.

Anas Urbaningrum ialah koruptor ke-23 yang hukumannya dikurangi pada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Majelis Hakim, mengabulkan kelakuan hukum PK terhadap Anas.

“Biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali tersebut, ” kata Nawawi dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Pimpinan KPK berlatar perempuan hakim ini menegaskan, lembaga antirasuah telah bekerja sesuai kemampuan. Menurutnya, KPK tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah upaya hukum PK.

“PK adalah jalan hukum luar biasa, tak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan KPK, ” cetus Nawawi.

Hanya sekadar, KPK berharap MA segera menyerahkan salinan putusan terhadap koruptor dengan hukumannya telah dikurangi pada cara hukum PK. Sebab, 22 jiplakan putusan terhadap koruptor lainnya had kini pun belum diserahkan oleh MA.

“Hal dengan diharapkan dari Mahkamah Agung saat ini ini hanyalah agar salinan-salinan putusan dari perkara tersebut bisa segera diperoleh KPK, ” tandas Nawawi.