Kemendikbud Dapat Apresiasi P2G, tapi Ini Catatan yang Harus Dibenahi


Kemendikbud Dapat Apresiasi P2G, tapi Ini Catatan yang Harus Dibenahi
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi Kementerian Pelajaran dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas penambahan media aplikasi pembelajaran yang bisa dikunjungi siswa dan guru. Awal hanya 19 aplikasi belajar yang kini menjadi 61 aplikasi.

“Ini akan mendiversifikasi serta memperkaya pilihan siswa dan instruktur dalam belajar, sehingga layanan penelaahan jarak jauh (PJJ) daring hendak lebih berkualitas, ” terang Koordinator P2G Satriwan Salim kepada JawaPos. com , Selasa (27/10).

Meskipun sejenis, pihaknya tetap meminta agar Was-was Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud hendaknya mengakumulasikan penyaluran kuota internet bagi guru dan siswa dengan belum mendapatkan kuota bulan September dengan bulan Oktober.

“Ini sangat penting dilakukan supaya dana besar tersebut terserap suntuk, dan bisa dimanfaatkan guru & siswa secara optimal. Sebab sandaran kuota ini benar-benar sangat positif mereka dalam PJJ khususnya daring, ” tambah dia.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa relasi yang dibangun antara Kemendikbud dengan operator seluler tak hanya semata-mata relasi bisnis ekonomis, tetapi lebih kepada orientasi bersinergi membantu anak negeri di masa pandemi. Untuk itu kuota tidak perlu hangus jika masa aktif catu habis.

“Tetapi sisa kuota yang tak terpakai, era hangusnya diperpanjang sampai Desember, sebati dengan usia program nasional itu. Agar kuotanya benar-benar dimanfaatkan suntuk dalam PJJ, mengingat angkanya dengan super jumbo Rp 7, 2 triliun, ” jelas dia.

Selain itu, perubahan skema menjadi blacklist juga dirasa bertambah bagus dibandingkan dengan pemisahan kuota belajar dan kuota umum. Pokok, akan memperkaya akses internet siswa dan guru dalam PJJ.

“Semua akses internet bisa dibuka, kecuali yang dilarang ( black list ). Ditambah keluhan selama ini mengenai sedikitnya kuota umum yang diberikan, ” kata Satriwan.

Kemudian, masih adanya penyaluran yang terkendala atau belum tersampaikan di dalam warga pendidikan, baiknya Kemendikbud memperpendek dan menyederhanakan teknis administrasi penyaluran kuota.

“P2G menodong KPK sebagai lembaga antirasuah memperhatikan dengan ketat semua proses penggunaan anggaran jumbo Rp 7, dua triliun untuk kuota. Mulai daripada kerjasama Kemendikbud dengan operator seluler sampai kepada pendistribusiannya, agar terserap maksimal dan tepat sasaran, ” pungkas dia.