Kelakuan Tolak Omnibus Law Meluas, Muhammadiyah Minta Jokowi Buka Mata


Kelakuan Tolak Omnibus Law Meluas, Muhammadiyah Minta Jokowi Buka Mata
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka mata terkait banyaknya gerak laku unjuk rasa oleh berbagai bagian masyarakat. Demonstrasi tersebut berkaitan secara penolakan Undang-Undang Omnibus Law mengenai Cipta Kerja.

“Dengan banyaknya aksi demo dan penolakan oleh berbagai elemen, mestinya Negeri memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat. Perlu dialog dengan bagian masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan, ” kata  Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, Kamis (8/10).

Mu’ti juga menegaskan, Pemerintah hendaknya tidak menggunakan ancangan kekuasaan atau tindakan represif buat membubarkan massa pengunjuk rasa.   “Jangan sampai ada tindak kekerasan, ” ujarnya.

Lebih lanjut, Mu’ti mengaku, hingga saat ini pihaknya  masih mempelajari UU Membangun Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh Pemerintah dan DPR MENODAI. Tidak menutup kemungkinan, Muhammadiyah hendak mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja.

“Judicial Review dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ada kerugian konstitusional kelanjutan pelaksanaan suatu undang-undang, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Aliansi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang ada di Jakarta melakukan aksi di depan Istana Negara pada Kamis (8/10), sebagai bentuk protes akibat UU Membangun Kerja atau Omnibus Law disahkan. Aksi dimulai pada pukul 10. 00 WIB melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai kampus.

Demo digelar di Istana Negeri karena para peserta aksi bakal meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk mengeluarkan Susunan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu, Red) guna menganulir UU Cipta Kegiatan yang disahkan DPR pada Senin (5/10).

Ada banyak pasal yang dinilai bermasalah sehingga para mahasiswa menuntut supaya Omnibus Law harus dibatalkan. “Kita bertambah menekankan agar presiden bisa mengirimkan kepada kita semua, kepada pengikut aksi nanti, untuk mengeluarkan Perppu. Lebih ke arah situ, ” kata Reny Haseian selaku cabang dari BEM SI dalam keterangannya kepada JawaPos. com.

Reny menyatakan, aksi massa itu akan diikuti oleh banyak mahasiswa dari berbagai BEM kampus dalam Indonesia. Untuk di Jakarta tunggal, puluhan BEM dari berbagai kampus sudah siap bergabung dalam kesibukan ini.

“Mengenai jumlah massa itu belum tahu, masih tentatif. Nanti malam lah ada kabar-kabar lagi dari teman-teman. Kalau di Jakarta ada sekitar 20 kampus, ” pungkasnya.