Kekayaan Anak Jokowi Rp 21 M, Keponakan Prabowo Rp 23 M


Kekayaan Anak Jokowi Rp 21 M, Keponakan Prabowo Rp 23 M
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Para pasangan bahan (paslon) pilkada 2020 telah menganjurkan laporan harta kekayaan pejabat negeri (LHKPN) sebagai salah satu kondisi pencalonan. Harta sejumlah nama naik daun pun akhirnya dapat diketahui publik dalam situs KPK.

Putra Presiden Joko Widodo dengan maju dalam pilkada Solo, Gibran Rakabuming Raka, memiliki kekayaan Rp 21, 15 miliar. Uang tersebut terbagi dalam aset tanah-bangunan, organ, dan kas.

Sementara itu, anak Wapres Siti Nur Azizah yang maju di pilkada Tangerang Selatan memiliki Rp 17 miliar.

Pesaing Azizah yang juga keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, memiliki harta Rp 23, 7 miliar. Adapun anak Pramono Anung, yakni Hanindhito Himawan Pramana, yang maju dalam kontestasi pilkada Kediri memiliki kekayaan Rp 18 miliar.

Selain empat nama populer tersebut, semesta calon telah melaporkan hartanya ke KPK dan menyerahkan salinannya ke KPU. KPK mencatat ada satu. 486 calon kepala daerah maupun wakilnya yang telah mengurus LHKPN.

Baca serupa: Tiga Pasangan Cabup-Cawabup Jember Laporkan Dana Awal Manuver

Sementara itu, mahir tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menyayangkan karena LHKPN hanya menjadi syarat formalitas. Padahal, tinggi dia, LHKPN bisa menjadi instrumen untuk melihat rekam jejak seseorang. Salah satunya dengan membuat mekanisme klarifikasi.

’’Kalau ada calon hartanya gak sesuai bentuk, ya diklarifikasi dulu, ’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Hal itu, lanjut dia, tidak ada dalam mekanisme di KPK maupun lembaga lain. Yenti menilai, mekanisme semacam itu penting untuk menilai integritas seseorang. Sebab, publik kudu memastikan nama-nama yang maju terang dari tindak kejahatan keuangan. ’’Kalau ternyata selama ini menerima uang hasil kejahatan gimana, ’’ tuturnya.

Dia mengusulkan biar ketentuan soal LHKPN diubah. Makin jika perlu merevisi UU terpaut LHKPN. Sebab, harus diakui, KPU tidak diberi kewenangan untuk mengklarifikasi harta. ’’Gak bisa juga salahkan KPU. Harus ada harmonisasi norma. Termasuk KPK-nya sendiri gimana, ’’ terangnya.

Yenti pula mengusulkan agar penelusuran asal simpanan kampanye diperkuat. Sejauh ini, UU Pilkada hanya mengatur laporan penerapan dan batas maksimal sumbangan dananya. ’’Tidak pernah dikatakan dari mana sumbernya, ’’ katanya.

Baca juga: Hari Pertama Kampanye Pilkada, Pelik Patuhi Protokol Kesehatan

Sementara itu, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Isyarat mengakui LHKPN memang salah satu syarat wajib pencalonan. Namun, kewenangan pihaknya hanya sebatas administrasi sertifikat tersebut.

Untuk keabsahan LHKPN, Raka menyerahkan sepenuhnya ke KPK. Sebab, laporan dilakukan ke KPK sesuai dengan standar dengan dibuatnya. ’’KPK yang melakukan verifikasi, KPU tidak memiliki kompetensi serta kewenangan teknis untuk itu, ’’ jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: