BKSAP DPR Kecam Agresi Kekejaman Israel


bksap-dpr-kecam-agresi-kebiadaban-israel-1
0
Categories : Berita

Jackpot hari ini Result SGP 2020 – 2021.

JawaPos. com – Badan Kerja Setara Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengutuk pengusiran awak Palestina di Yerusalem Timur karena merupakan tindakan sembrono yang tak dapat dibiarkan. Parlemen juga mendesak Jawatan Keamanan (DK) PBB menjemput langkah nyata terhadap pengingkaran yang berulang dilakukan Israel termasuk memberikan sanksi universal.

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon pada keterangan tertulisnya kepada JawaPos. com di Jakarta, Minggu (16/5) mengatakan, BKSAP DPR sebagai Alat Kelengkapan Lembaga (AKD) yang berfokus pada diplomasi DPR (parlemen) mengecam meluas-nya ketegangan dan kebengisan khususnya di Jalur Gaza yang menyebabkan seratusan target jiwa warga sipil Palestina yang tak berdosa.

Fadli yang mengirimkan sikap BKSAP mengatakan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin di semua lini mendukung Palestina termasuk di  Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine. Serta, mengusulkan biar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non Blok dapat segera melaksanakan pertemuan khusus untuk membahas situasi terkini terkait tindakan brutal Israel terhadap Palestina.

Selain itu, meminta negara-negara Arab serta Islam memutuskan hubungan diplomatik atau perdagangan dengan Israel, menyerukan negara-negara Islam untuk membentuk  front  bersama melawan proyek normalisasi dengan Zionis, dan menyerukan kepada PBB dan OKI agar membuat badan khusus rehabilitasi serta pemulihan Gaza dan Susur Barat yang dibombardir Israel.

Fadli selalu mendesak agenda kemerdekaan bani Palestina harus segera dibicarakan di meja diplomasi global sesegera mungkin secara sepatutnya, terbuka, dan menjunjung agung nilai kesetaraan dan kemanusiaan; konsisten berjuang bersama Palestina hingga misi Palestina langgas terwujud.

BKSAP juga mengapresiasi dan menjunjung penuh pertemuan darurat yang digelar DK PBB & OKI pada Minggu, (16/5) serta sangat mengharapkan pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan konkrit terutama untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina & menghidupkan kembali proses negoisasi.

“BKSAP DPR menilai kegagalan DK PBB dalam mengambil tindakan bahana terhadap Israel dapat menggerus kredibiltas institusi global antarpemerintah tersebut. Terkait hal tersebut, terdapat urgensi mendesak buat memperkuat peran PBB, tercatat agar PBB lebih demokratis dan independen serta berwibawa, ” tegasnya.

Seharusnya, dalam situasi mencemaskan terkini terkait kebiadaban Israel, kata Fadli, adalah paksa bagi PBB untuk menancapkan hukum-hukum internasional.

Hukum internasional itu jarang lain Resolusi Dewan Ketenangan PBB Nomor 242 tarikh 1967 yang meminta Israel menarik pasukan militer-nya daripada kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967, Putusan DK PBB Nomor 298 tahun 1971 yang membuktikan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk menukar status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah ilegal, & Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum & politik yang terpisah.