Bamsoet: Segera Akhiri Polemik UU Omnibus Law Cipta Kerja


Bamsoet: Segera Akhiri Polemik UU Omnibus Law Cipta Kerja
0
Categories : Berita

JawaPos. com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah berinisiatif menutup polemik undang-undang (UU) Cipta Kegiatan dengan segera merancang dan menimbulkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan atau tindak lanjut UU Membikin Kerja. Semua PP yang berkait dengan UU Cipta Kerja hendaknya mengakomodasi aspirasi komunitas pekerja & pelaku usaha.

‘’Kita semua paham bahwa untuk melaksanakan suatu undang-undang, diperlukan peraturan negeri. UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR itu tentu sekadar tidak bisa segera dilaksanakan semasa pemerintah atau Presiden belum menimbulkan peraturan-peraturan baru yang terkait untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Karenanya, saya meminta pemerintah segera menerbitkan PP UU Cipta Kerja, ’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (12/10).

Ketua DPR RI ke-20 ini meminta  semua bagian masyarakat mau bersabar menunggu diterbitkannya PP yang menjadi pedoman pelaksanaan UU Cipta Kerja. Pengaturan bertambah jelas tentang pelaksanaan UU Membentuk Kerja nantinya akan tergambar lantaran peraturan pemerintah, termasuk peraturan negeri daerah.

“DPR & pemerintah telah menjelaskan dan memberi keyakinan bahwa UU Cipta Kerja yang mencakup 15 bab & 174 pasal itu sama seluruhnya tidak bertujuan mencelakai atau mudarat pekerja. Namun, untuk menghindari kontroversi, pemerintah pusat maupun pemerintah kawasan hendaknya memberi ruang bagi klub untuk tetap memberi masukan, ” kata Bamsoet.

Bamsoet juga menambahkan, semua elemen bangsa juga diminta tidak termakan dengan hoaks, misinformasi serta disinformasi seputar UU Cipta Kerja. Jangan datang akibat ketidakpahaman masyarakat, dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan bangsa.

“Saya berharap masyarakat tidak mudah-mudahan terprovokasi dengan informasi hoaks dengan jauh dari kebenaran, ” mengakhiri Bamsoet.